Anggaran Rumah Tangga IKAPTK

.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

IKATAN KELUARGA ALUMNI

PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN

(IKAPTK)

JAKARTA, 2011

BAB  I

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

(1)   Anggota IKAPTK terdiri dari:

a.  Anggota biasa; dan

b.  Anggota luar biasa.

(2)   Anggota biasa adalah lulusan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.

(3)   Anggota luar biasa adalah anggota yang karena jasa dan/atau pengabdiannya bagi ilmu dan/atau praktek pemerintahan diangkat sebagai anggota berdasarkan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan IKAPTK.

(4)   Anggota IKAPTK terdaftar dalam daftar anggota IKAPTK dan memegang kartu tanda anggota (KTA) IKAPTK.

Pasal 2

(1)   Seseorang dapat mendaftar atau terdaftar sebagai anggota biasa IKAPTK apabila:

a.  telah menyelesaikan pendidikan pada program Diploma dan/atau Strata Satu pada Perguruan Tinggi Kepamongprajaan; dan

b.  bersedia mentaati AD/ART dan peraturan IKAPTK.

(2)   Seseorang dapat diangkat dan terdaftar sebagai anggota luar biasa IKAPTK apabila:

a.    memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan IKAPTK; dan

b.    bersedia mentaati AD/ART dan peraturan IKAPTK.

Pasal 3

(1)   Keanggotaan IKAPTK berakhir apabila:

a.      anggota meninggal dunia;

b.     anggota mengundurkan diri; atau

c.      anggota diberhentikan.

(2)   Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a.    anggota tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan IKAPTK;

b.    anggota tidak memenuhi kewajiban membayar iuran selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;

c.    anggota melanggar larangan sebagai anggota IKAPTK; atau

d.    anggota kehilangan hak akademiknya sebagai lulusan Pendidikan Tinggi Kapemongprajaan.

Pasal 4

Tata cara pendaftaran dan pemberhentian sebagai anggota IKAPTK diatur lebih lanjut dalam peraturan IKAPTK.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 5

(1)   Anggota biasa IKAPTK berhak:

a.    memilih dan dipilih;

b.    berbicara dan berpendapat dalam forum-forum IKAPTK;

c.    mendapatkan manfaat dari setiap usaha dan kegiatan IKAPTK; dan

d.    mendapatkan pelayanan yang sama dari organisasi tanpa diskriminasi atas dasar apa pun.

(2)   Anggota luar biasa IKAPTK berhak:

(a)   berbicara dan berpendapat dalam forum-forum IKAPTK;

(b)   mendapatkan manfaat dari setiap usaha dan kegiatan IKAPTK; dan

(c)    mendapatkan pelayanan yang sama dari organisasi tanpa diskriminasi atas dasar apa pun.

Pasal 6

Anggota IKAPTK wajib:

a.     mentaati AD/ART dan peraturan IKAPTK;

b.     membayar iuran anggota;

c.      menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater dan IKAPTK; 

d.     menujunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas dalam pelaksanaan tugas profesionalnya;

e.     mematuhi seluruh keputusan pengurus yang ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku dalam oganisasi; dan

f.      berpartisipasi dalam setiap kegiatan IKAPTK;

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 7

Anggota IKAPTK dilarang:

a.     menjadi anggota dan/atau pengurus salah satu partai politik; kecuali anggota yang telah purna bhakti/ pensiun atau mengundurkan diri dari PNS.

b.     anggota yang telah purna bakti/pensiun atau mengundurkan diri dari PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, untuk pengurus Provinsi harus melaporkan secara tertulis kepada DPN dan untuk Pengurus Kab/Kota harus melaporkan secara tertulis kepada DPP, masing-masing paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

c.      terlibat secara aktif sebagai anggota tim sukses salah satu calon ataupun pasangan calon dalam pemilihan umum;

d.     menggunakan kedudukannya dalam IKAPTK untuk maksud dan tujuan yang tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan IKAPTK; dan

e.     memanfaatkan IKAPTK untuk kepentingan pribadi atau pun kelompok di luar kepentingan yang dimaksudkan sebagai kepentingan organisasi.

BAB II

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1)    IKAPTK diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri atas:

a.     Dewan Pengurus Nasional (DPN);

b.     Dewan Pengurus Provinsi (DPP);

c.      Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK/K);

(2)     Untuk dipilih dan/atau ditunjuk sebagai pengurus, seorang anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.     terdaftar sebagai anggota biasa IKAPTK;

b.     bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

c.      sehat jasmani dan rohani;

d.     memiliki komitmen yang tinggi terhadap perjuangan serta pencapaian visi dan misi IKAPTK;

e.     memiliki kedisiplinan;

f.      memiliki loyalitas dan dedikasi;

g.     memiliki tanggung jawab; dan

h.     memiliki pengalaman yang cukup.

(3)      Masa jabatan kepengurusan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

(4)      Seorang anggota dapat duduk sebagai pengurus dalam jabatan yang berbeda lebih dari 1 (satu) masa jabatan kepengurusan.

(5)      Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepengurusan berakhir, pengurus sesuai dengan tingkatannya wajib melaksanakan kongres untuk melakukan penggantian pengurus menurut ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan peraturan IKAPTK.

(6)      Pengurus berhenti apabila:

a.     meninggal dunia;

b.     mengundurkan diri; atau

c.      diberhentikan.

(7)      Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila:

a.     tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota IKAPTK sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar IKAPTK;

b.     tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

c.      tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut;

d.     terbukti melakukan pelanggaran pidana dalam jabatan ataupun pekerjaan profesionalnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

e.     terbukti melakukan perbuatan tercela secara sosial berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan badan penegak kode etik IKAPTK yang dibentuk untuk itu.

Bagian Kedua

Susunan Kepengurusan

Paragraf 1

Dewan Pengurus Nasional

Pasal 10

(1)      Dewan Pengurus Nasional (DPN) IKAPTK terdiri atas:

a.     Ketua Umum sebanyak 1 (satu) orang;

b.     Wakil Ketua Umum sebanyak 1 (satu) orang;

c.      Ketua Bidang sebanyak 9 (Sembilan) orang;

d.     Sekretaris Jenderal sebanyak 1 (satu) orang;

e.     Wakil Sekretaris Jenderal sebanyak 1 (satu) orang;

f.      Sekretaris Bidang sebanyak 9 (sembilan) orang;

g.     Bendahara Umum sebanyak 1 (satu) orang; dan

h.     Bendahara Bidang sebanyak 9 (sembilan) orang.

(2)      Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(3)      Wakil Sekretaris Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(4)      Sekretaris Bidang dan Bendahara Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang.

(5)      Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Bidang berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan/atau Wakil Sekretaris Jenderal.

(6)      Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Bidang berkoordinasi dengan Bendahara Umum.

Pasal 11

(1)      Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum memimpin IKAPTK secara bersama-sama dengan prinsip kolektif-kolegial.

(2)      Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi kesekretariatjenderalan IKAPTK secara bersama-sama dengan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan pertimbangan waktu dan tempat kerja.

(3)      Bendahara Umum menyelenggarakan fungsi kebendaharaan IKAPTK dengan dibantu oleh bendahara bidang.

(4)      Ketua bidang dengan dibantu oleh sekretaris bidang dan bendahara bidang melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan IKAPTK menurut bidang masing-masing.

(5)      Setiap ketua bidang membawahi 2 (dua) departemen yang dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris.

(6)      Ketua, wakil ketua, dan sekretaris departemen secara bersama-sama berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua bidang.

Pasal 12

(1)      Tugas dan wewenang DPN adalah:

a.     melaksanakan amanat KONAS;

b.     mengembangkan kerjasama dan meningkatkan hubungan dengan pihak luar, khususnya dengan aparatur pemerintahan secara nasional;

c.      membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban DPP dan DPK/K IKAPTK;

d.     mengatur keuangan IKAPTK secara nasional;

e.     mengesahkan dan mengukuhkan DPP IKAPTK;

f.      menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada peserta KONAS; dan

g.     menyiapkan bahan pelaksanaan KONAS.

(2)      Uraian tugas dan kewajiban setiap unsur DPN akan diatur dalam peraturan IKAPTK.

Pasal 13

Untuk pencapaian maksud dan tujuan IKAPTK, dapat dibentuk kepengurusan dalam bentuk Komisariat Kampus Pusat/Regional dan Komisariat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai unit pelaksana DPN.

Pasal 14

Pada saat sidang KONAS dimulai, maka DPN bersifat demisioner sampai dengan dikukuhkannya kepengurusan yang baru hasil KONAS.

Paragraf 2

Dewan Pengurus Provinsi

Pasal 15

(1)      Dewan Pengurus Provinsi (DPP) IKAPTK terdiri atas:

a.     Ketua sebanyak 1 (satu) orang;

b.     Wakil Ketua sebanyak 2 (dua) orang;

c.      Sekretaris sebanyak 1(satu) orang;

d.     Wakil Sekretaris sebanyak 2 (dua) orang;

e.     Bendahara sebanyak 1 (satu) orang;

f.      Wakil Bendahara sebanyak 2 (dua) orang; dan

g.     Ketua Bidang, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

(2)      Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

(3)      Wakil Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4)      Wakil Bendahara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bendahara.

(5)      Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Bidang dapat dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DPP.

Pasal 16

(1)      Tugas dan wewenang DPP adalah:

a.     melaksanakan amanat Kongres Provinsi (KOPROV);

b.     mengembangkan kerjasama dan meningkatkan hubungan dengan pihak lain, khususnya dengan aparatur pemerintahan lingkup provinsi;

c.      membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban DPK/K di wilayahnya;

d.     mengelola keuangan IKAPTK di tingkat provinsi;

e.     mengesahkan dan mengukuhkan DPK/K IKAPTK;

f.      menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada peserta KOPROV; dan

g.     menyiapkan bahan pelaksanaan KOPROV.

(2)      Uraian tugas dan kewajiban setiap unsur DPP akan diatur dalam peraturan IKAPTK.

Pasal 17

Pada saat sidang KOPROV dimulai, maka DPP bersifat demisioner sampai dengan dikukuhkannya kepengurusan yang baru hasil KOPROV.

Paragraf 3

Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK)

Pasal 18

(1)      Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK/K) terdiri atas:

a.     Ketua sebanyak 1 (satu) orang;

b.     Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang;

c.      Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;

d.     Wakil Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;

e.     Bendahara sebanyak 1 (satu) orang;

f.      Wakil Bendahara sebanyak 1 (satu) orang;

g.     Ketua Bidang, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

(2)      Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

(3)      Wakil Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4)      Wakil Bendahara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bendahara.

(5)      Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Bidang dapat dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DPK/K.

Pasal 19

(1)      Tugas dan wewenang DPK/K adalah:

a.     melaksanakan amanat Kongres Kabupaten/Kota (KOKAB/KOT);

b.     mengembangkan kerjasama dan meningkatkan hubungan dengan pihak lain, khususnya dengan aparatur pemerintahan lingkup kabupaten/kota;

c.      mengelola keuangan IKAPTK di tingkat kabupaten/kota;

d.     menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada peserta KOKAB/KOT; dan

e.     menyiapkan bahan pelaksanaan KOKAB/KOT.

(2)      Uraian tugas dan kewajiban setiap unsur DPK/K akan diatur dalam peraturan IKAPTK.

Pasal 20

Pada saat sidang KOKAB/KOT dimulai, maka DPK/K bersifat demisioner sampai dengan dikukuhkannya kepengurusan yang baru hasil KOKAB/KOT.

Bagian Ketiga

Dewan Pembina dan Dewan Penasehat

Pasal 21

(1)      Untuk memberikan arah dan wadah konsultasi bagi pelaksanaan tugas Badan Pengurus, dibentuk:

a.     Dewan Pembina dan Dewan Penasehat di tingkat DPN; dan

b.     Dewan Penasehat di tingkat DPP dan DPK/K.

(2)      Menteri Dalam Negeri karena jabatannya adalah Ketua Dewan Pembina IKAPTK.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina dan Dewan Penasehat akan diatur dalam peraturan IKAPTK.

Pasal 22

(1)      Jika dipandang perlu, DPN dapat membentuk Dewan Etik yang bertugas memberikan penilaian terhadap suatu masalah organisasi ataupun menyangkut sikap dan perilaku pengurus yang berdampak pada citra organisasi.

(2)      Hasil pelaksanaan tugas Dewan Etik dapat berupa penilaian ataupun saran kepada DPN dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Etik akan diatur dalam peraturan IKAPTK.

BAB III

KONGRES NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Kongres Nasional

Pasal 23

(1)      Kongres Nasional (KONAS) merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi IKAPTK, dengan kewenangan:

a.     menetapkan dan/atau mengubah AD/ART IKAPTK;

b.     memilih dan menetapkan Ketua Umum IKAPTK;

c.      meminta laporan pertanggungjawaban DPN; dan

d.     menetapkan rencana strategis dan program kerja IKAPTK.

(2)      KONAS diselenggarakan oleh DPN sekali dalam 5 (lima) tahun.

(3)      KONAS diikuti oleh DPN, utusan DPP dan DPK/K, serta undangan/peninjau.

(4)      Ketentuan mengenai tata tertib pelaksanaan KONAS akan diatur dengan peraturan IKAPTK.

Bagian Kedua

Kongres Provinsi

Pasal 24

(1)      Kongres Provinsi (KONPROV) merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi IKAPTK di tingkat provinsi, dengan kewenangan:

a.     memilih dan menetapkan Ketua IKAPTK tingkat provinsi;

b.     meminta laporan pertanggungjawaban DPP; dan

c.      menetapkan program kerja DPP berdasarkan rencana strategis dan program kerja IKAPTK.

(2)      KONPROV diselenggarakan oleh DPP sekali dalam 5 (lima) tahun.

(3)      KONPROV diikuti oleh DPP, utusan DPN, utusan DPK/K, dan undangan/peninjau.

(4)      KONPROV dilaksanakan setelah diterbitkannya keputusan mengenai pelaksanaan KONPROV oleh DPN.

(5)      Ketentuan mengenai tata tertib pelaksanaan KONPROV akan diatur dengan peraturan IKAPTK.

Bagian Ketiga

Kongres Kabupaten/Kota

Pasal 25

(1)      Kongres Kabupaten/Kota (KONKAB/KOT) merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi IKAPTK di tingkat kabupaten/kota, dengan kewenangan:

d.     memilih dan menetapkan Ketua IKAPTK tingkat kabupaten/kota;

e.     meminta laporan pertanggungjawaban DPK/K; dan

f.      menetapkan program kerja DPK/K berdasarkan program kerja DPP dan mengacu pada rencana strategis dan program kerja IKAPTK.

(2)      KONKAB/KOT diselenggarakan oleh DPK/K sekali dalam 5 (lima) tahun.

(3)      KONKAB/KOT diikuti oleh DPK/K, utusan DPP, dan undangan/ peninjau.

(4)      KONKAB/KOT dilaksanakan setelah diterbitkannya keputusan mengenai pelaksanaan KONKAB/KOT oleh DPP.

(5)      Ketentuan mengenai tata tertib pelaksanaan KONKAB/KOT akan diatur dengan peraturan IKAPTK.

BAB IV

KONGRES NASIONAL LUAR BIASA,

KONGRES PROVINSI LUAR BIASA, DAN

KONGRES   KABUPATEN/KOTA LUAR BIASA

Pasal 26

(1)      KONAS dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) setelah KONAS sebelumnya apabila terdapat situasi darurat dan karena pertimbangan kelangsungan organisasi di tingkat nasional.

(2)      KONAS dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai KONAS Luar Biasa (KONASLUB).

(3)      KONASLUB dilaksanakan dengan syarat adanya dukungan dan/atau permintaan dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah DPP yang dibentuk berdasarkan AD/ART IKAPTK.       

Pasal 27

(1)      KONPROV dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) setelah KONPROV sebelumnya apabila terdapat situasi darurat dan karena pertimbangan kelangsungan organisasi di tingkat provinsi.

(2)      KONPROV dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai KONPROV Luar Biasa (KONPROVLUB).

(3)      KONPROVLUB dilaksanakan dengan syarat adanya dukungan dan/atau permintaan dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah DPK/K yang dibentuk berdasarkan AD/ART IKAPTK.    

Pasal 28

(1)      KONKAB/KOT dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) setelah KONKAB/KOT sebelumnya apabila terdapat situasi darurat dan karena pertimbangan kelangsungan organisasi di tingkat kabupaten/kota.

(2)      KONKAB/KOT dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai KONKAB/KOT Luar Biasa (KONKAB/KOTLUB).

(3)      KONKAB/KOTLUB dilaksanakan dengan syarat adanya dukungan dan/atau permintaan dari sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota biasa yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan.  

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan KONAS, KONPROV, dan KONKAB/KOT diatur dalam peraturan IKAPTK.

 BAB  V

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA

Pasal 30

(1)      Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan KONPROV, ketua terpilih mengusulkan nama calon pengurus DPP kepada DPN untuk ditetapkan dengan keputusan DPN.

(2)      Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan KONKAB/KOT, ketua terpilih mengusulkan nama calon pengurus DPK/K kepada DPP untuk ditetapkan dengan keputusan DPP.

Pasal 31

(1)      DPN menetapkan keputusan mengenai pembentukan DPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya usul dari ketua terpilih.

(2)      DPP menetapkan keputusan mengenai pembentukan DPK/K paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya usul dari ketua terpilih.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS

Pasal 32

DPN dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan pembina IKAPTK dalam suatu upacara pengukuhan DPN IKAPTK.

Pasal 33

DPP dilantik oleh Ketua Umum atau unsur DPN lain yang ditunjuk oleh dan atas nama Ketua Umum, dan dikukuhkan oleh gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk oleh dan atas nama gubernur, dalam suatu upacara pelantikan dan pengukuhan DPP IKAPTK.

Pasal 34

DPK/K dilantik oleh Ketua DPP atau unsur DPP lain yang ditunjuk oleh dan atas nama Ketua DPP, dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati/Walikota, dalam suatu upacara pelantikan dan pengukuhan DPK/K IKAPTK.

BAB VII

K E U A N G A N

Pasal 35

(1)      DPN menetapkan besaran iuran bulanan anggota.

(2)      DPN melakukan pengumpulan iuran bulanan dari anggota di seluruh Indonesia dengan bantuan DPP dan DPK/K melalui suatu mekanisme yang akan ditetapkan oleh DPN.

(3)      Pembagian iuran anggota untuk DPN, DPP, dan DPK/K, serta tata cara penggunaannya ditetapkan dengan keputusan DPN setelah berkonsultasi dengan DPP dan DPK/K.

Pasal 36

DPN, DPP, dan/atau DPK/K wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sebelum berakhir masa jabatan di hadapan KONAS, KONPROV, dan/atau KONKAB/KOT sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

BAB VIII

LAGU DAN LAMBANG

Pasal 37

Lagu resmi organisasi IKAPTK adalah Hymne Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti. 

Pasal 38

(1)      ambang organisasi IKAPTK adalah sebagai berikut:

 

   

(2)      Penjelasan mengenai lambang organisasi akan ditetapkan dengan keputusan DPN.

BAB IX

PERUBAHAN ART

Pasal 39

(1)      Pengubahan ART hanya dapat dilakukan oleh KONAS.

(2)      DPN menampung setiap usul untuk melakukan pengubahan terhadap ART.

(3)      Rencana pengubahan ART disampaikan oleh DPN kepada DPP dan DPK/K selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan KONAS untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan, disertai dengan usul perubahan.

BAB  X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1)      Bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota yang telah melakukan integrasi organisasi alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sebelum DPN terbentuk, dianggap sah sampai dengan dilaksanakannya KONPROV dan/atau KONKAB/KOT menurut ART ini.

(2)      Bagi provinsi yang akan melakukan integrasi organisasi alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan melalui KONPROV menurut ART ini, Ketua Umum DPN memberikan mandat kepada salah seorang alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang ditunjuk oleh gubernur untuk mempersiapkan pelaksanaan KONPROV.

(3)      KONKAB/KOT dilaksanakan setelah DPP terbentuk menurut ketentuan ART ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan IKAPTK dan/atau keputusan DPN.

                                               

BAB  XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                               

Artikel Terkait