Korpri Kabupaten Situbondo Harus Oke melalui Riset

Oleh : Drs. PRIO ANDOKO, M.Si
NIM 03/DN/P/XX/V/88/0550

I.  PENDAHULUAN
a.  Latar belakang
Korps Pegawai Republik Indonesia  (KORPRI)  dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas pegawai  negeri sipil (PNS). Pelaksanaan tugas sehari-hari dapat lebih produktif dan kreatif yaitu berdaya guna serta berhasil guna untuk pemerintah dan diri sendiri. Pada hakekatnya KORPRI harus mampu membangun profesionalisme dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya.

Pengarusutamaan Gender DPKD Kabupaten Situbondo Adalah Realita Sukses Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo

Oleh : Drs. PRIO ANDOKO, M.Si
NIM 03/DN/P/XX/V/88/0550

A.   Pendahuluan
Tujuan pembangunan di Indonesia, salah satu diantaranya adalah tercapainya kesetaraan gender dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia laki-laki dan perempuan. Hal itu adalah upaya memenuhi The Millennium Development Goals (MDGs) sebagai deklarasi yang disepakati 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) termasuk Indonesia pada tahun 2000. Salah satu butir MDGs itu menyatakan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Komitmen pemerintah terhadap upaya pemberdayaan perempuan sudah dilaksanakan sejak tahun 1978 yang dikenal dengan konsep Women in Development (WID),walaupun saat itu belum optimal.

Pemerintah Akan Menghidupkan Kembali Jalur KA Jember - Panarukan

Stasiun Situbondo tempo dulu

Pemerintah berencana membuka kembali jalur kereta api Jember - Panarukan, Kabupaten Situbondo. Rute KA tersebut sejak tahun 2001 tidak dioperasikan. Hal ini terungkap dalam Seminar yang diadakan Pemerintah Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan Universitas Jember dengan tema : Tinjauan Kritis Perencanaan Dan Dampak Reaktivasi Jalur Jember - Panarukan Terhadap Pengembangan Wilayah Besuki Raya di Gedung KAUJE Unej (20/10).

Pengembangan Manajemen Desa Menyongsong Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Oleh :
PROF. DR. SADU WASISTIONO, M.Si (Dosen IPDN)

Revitalisasi Peran dan Fungsi Kepamongprajaan Di Era Otonomi Daerah

PROF.DR. SADU WASISTIONO, MSI (DOSEN IPDN)